Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Dewan Syiah Australia menyerukan agar pemerintah di Canberra segera memberikan tanggapan terhadap proses pengadilan massal para ulama Syiah di Bahrain, yang diwarnai berbagai tuduhan serius mengenai penyiksaan dan pengakuan paksa.

Dalam pernyataan resminya, Dewan Syiah Australia menyampaikan:

"Dewan Syiah Australia menyatakan keprihatinan mendalam terhadap pengadilan massal warga dan ulama Syiah di Bahrain, yang melibatkan 69 orang, termasuk 60 rohaniwan Syiah.

Proses hukum tersebut diwarnai berbagai tuduhan serius mengenai penyiksaan, pemaksaan pengakuan, penahanan sewenang-wenang, serta pelanggaran berat terhadap hak-hak mendasar untuk memperoleh peradilan yang adil.

Perkembangan ini sangat mengkhawatirkan komunitas Syiah di Australia, termasuk warga negara Australia yang memiliki keturunan Bahrain.

Tindakan yang menyasar individu semata-mata karena pengajaran dan praktik keagamaan mereka menimbulkan kekhawatiran serius mengenai penindasan terhadap kebebasan beragama dan perampasan hak masyarakat Syiah Bahrain untuk menjalankan keyakinan agamanya secara bebas, tanpa rasa takut terhadap intimidasi maupun penganiayaan.

Kami menyerukan kepada pemerintah Australia dan masyarakat internasional untuk segera mengambil tindakan dengan menyampaikan keprihatinan ini kepada pihak berwenang Bahrain, menuntut penyelidikan independen atas dugaan penyiksaan, menjamin terselenggaranya proses peradilan yang adil, serta membebaskan mereka yang ditahan secara sewenang-wenang.

Sikap diam terhadap tuduhan-tuduhan serius semacam ini bertentangan dengan komitmen Australia berdasarkan berbagai perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia."

Sementara itu, media-media Bahrain pada Minggu (8/11) melaporkan bahwa sidang pembacaan putusan dalam perkara para ulama Syiah berakhir tanpa adanya keputusan pengadilan.

Pengadilan Bahrain kemudian memutuskan untuk menunda pembacaan putusan hingga 22 November 2026.